Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru | Materi Sejarah Kelas XII

Keadaan ekonomi di awal masa Orde Baru tak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru di buat oleh pemerintah. Saat itu Presiden Soeharto mencanangkan kebijakan ekonomi dengan fokus utama Trilogi Pembangunan. 

Dengan Trilogi Pembangunan, dasar perkembangan pemerintahan Orde Baru berlandaskan kebijakan politik, ekonomi dan sosial yang berkesinambungan untuk pembangunan. Kebijakan ini dinilai tepat untuk diterapkan karena Indonesia tengah mengalami inflasi tinggi sebagai imbas dari berakhirnya Orde Lama. 

Baca juga: Latar Belakang KAA - Tujuan, Tanggal Penyelenggaraan, Hasil, dan Tokohnya

Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru 

Kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikatakan masih belum berkembang seperti saat ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sayangnya, kebijakan tersebut masih butuh banyak pembedahan di berbagai sisi. Oleh karena itu, pada masa orde baru, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan ekonomi lainnya.

Ada berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Misalnya dengan mengurusi hutang luar negeri dan mencari hutang lain dengan bunga yang lebih rendah. Berikut beberapa kebijakan ekonomi pada masa orde baru.

Repelita

Sobat Pijar sudah tahu belum apa itu Repelita? Repelita berarti Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru. Kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Orde Baru ini berlangsung dari tahun 1969 hingga tahun 1994.

Konsep Repelita disusun oleh Widjojo Nitisastro yang saat itu menjabat penasihat ekonomi Orde Baru. Widjojo juga menjabat sebagai sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, lho. 

Dalam perkembangannya, konsep tersebut kemudian diresmikan oleh pemerintah Orde Baru dengan tujuan meningkatkan sarana dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Program Repelita terbagi dalam beberapa bagian, masing-masing bagian Repelita punya fokus utama yang berbeda, diantaranya:

• Pelita I, berlangsung dari tahun 1969–1974, sasaran utamanya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya inflasi, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. 
• Pelita II, berlangsung antara tahun 1974–1979, menitikberatkan sektor pertanian dan industri, khususnya yang bergerak mengolah bahan baku mentang menjadi bahan baku siap pakai.
• Pelita III, berlangsung antara tahun 1979–1984 dengan sasaran utama Trilogi Pembangunan Orde Baru. 
• Pelita IV, berlangsung antara tahun 1984–1989 dengan titik perkembangan utama di sektor pertanian dengan swasembada pangan. 
• Pelita V berlangsung antara tahun 1989–1994 dengan fokus utama untuk memantapkan swasembada pangan, peningkatan produksi pertanian, dan penyerapan tenaga kerja. 
• Pelita VI mulai di tahun 1994 dengan fokus di sektor ekonomi, industry, peningkatan sumber daya manusia, juga sektor pertanian. 

Kerjasama Indonesia dengan IMF 

Sebagai Presiden Indonesia, Soeharto berhasil memperoleh pinjaman dari berbagai lembaga keuangan internasional, lho, Sobat Pijar. Pinjaman dana akhirnya berhasil turun dari IMF dan Bank Dunia, yang juga membentuk konsorsium khusus untuk memberikan utang pada Indonesia. 

Bentuk kerjasama IMF dengan Indonesia berkembang dengan mekanisme bilateral antara Indonesia dan Amerika. Amerika menggunakan IMF untuk mengucurkan dana bantuan hingga utang kepada Indonesia. Terbentuk pula konsorsium dengan nama IGGI atau International Government Group on Indonesia. 

Dampak kerja sama Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis ekonomi mulai terlihat dengan makin bergantungnya Orde Baru untuk membangun ekonomi Indonesia. Pembangunan tersebut menggunakan bantuan pihak eksternal, terutama IMF dan utang dari luar negeri. 

Undang Undang Penanaman Modal Asing 

Orde Baru membuat undang undang khusus untuk penanaman modal asing yang dikenal dengan PMA dan PMDN. PMA adalah Penanaman Modal Asing, sedang PMDN adalah Penanaman Modal Dalam Negeri, jadi jangan sampai terbalik ya, Sobat Pijar. 

Dua undang-undang ini secara berturut di resmikan di tahun 1967 dan 1968 sebagai bentuk pembukaan perekonomian dan penggiatan kembali sektor swasta. Kebijakan ini didesain khusus oleh ahli ekonomi dan tenaga professional, yang tentunya masih berkaitan dengan Angkatan Darat. 

Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru membuat banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia. Ada dua perusahaan raksasa yang kemudian menanda tangani kontrak dengan Indonesia, yakni Freeport Sulphur Incorporated yang berdiri di Irian Barat dan Inco Corporation di Sulawesi Selatan. 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

Salah satu cara untuk memulihkan kondisi Indonesia di awal berdirinya Orde Baru adalah bergabungnya Indonesia menjadi anggota IMF atau International Monetary Fund. Dengan masuk sebagai anggota IMF, pembangunan ekonomi negara bisa menggunakan dana bantuan luar negeri. 

Di akhir tahun 1960-an, Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan masuk dalam anggota Bank Dunia. Turutnya Indonesia dalam organisasi internasional membuat Indonesia masuk dalam jajaran ekonomi dunia yang diperhitungkan secara global. 

Langkah-langkah yang dilakukan Orde Baru akhirnya membuahkan hasil. Ini terlihat dengan adanya bantuan keuangan dan bantuan asing dari lembaga keuangan internasional, negara Barat dan juga Jepang. Soeharto juga meminta ahli ekonomi terdidik di Amerika untuk membuat rencana pemulihan ekonomi. 

Kondisi Ekonomi pada Tahun 1974 

Berbagai langkah pembaruan dan pemulihan yang Orde Baru lakukan membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia naik hingga 5%. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga mendapat keuntungan dari perdagangan minyak internasional yang mulai berlangsung di tahun 1970. 

Dengan adanya hal tersebut, sektor ekonomi publik mampu berkembang dengan baik, bahkan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan di berbagai daerah. Industri skala besar atau kecil mulai dibangun untuk menunjang perkembangan ekonomi yang terjadi. 

Namun kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru ini tak semuanya memberikan dampak baik. Di tahun 1974 terjadi peristiwa Malari, yakni protes besar-besaran oleh masyarakat karena banyaknya pemodal asing yang masuk di Indonesia. Setelah itu, aturan mengenai investasi asing diperketat oleh pemerintah Orde Baru. 

Ekspor pada Masa Orde Baru 

Utang luar negeri yang terus bertambah dibarengi dengan jatuhnya harga minyak di tahun 1980-an membuat pemerintah Orde Baru harus membuat langkah ekonomi baru. Hal ini diperburuk dengan adanya reposisi mata yang di tahun 1985 yang membuat kondisi ekonomi makin buruk. 

Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan pemulihan ekonomi makro dengan aktivitas ekspor. Kebijakan ini dimulai dengan dibebaskannya bea cukai dan pengulangan devaluasi rupiah. Pemerintah juga memperbolehkan pendirian bank swasta baru agar sirkulasi uang lebih baik. 

Salah satu ekspor yang dilakukan adalah ekspor beras karena Indonesia berhasil melakukan swasembada beras. Namun, kebijakan ini tak berjalan dengan lancar karena aktivitas ekspor dikelola oleh antek pemerintah Orde Baru yang cenderung melakukan korupsi.

Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru 

Adanya kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dan kebijakan politiknya memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Untuk dampak ekonomi saja, Orde Baru mendatangkan berbagai masalah di sektor ini, mulai dari krisis moneter hingga melemahnya rupiah. 

Krisis moneter yang berlangsung secara global di pertengahan 1997 akhirnya menimpa Indonesia. Krisis yang bermula dari Thailand ini memberikan imbas yang besar bagi ekonomi Indonesia, sehingga memicu krisis ekonomi. Tanda dimulainya krisis ini adalah nilai tukar rupiah yang turun drastis. 

Karena adanya krisis ekonomi, gerakan sosial politik dan tuntutan untuk melakukan reformasi mulai muncul di masyarakat. Nilai tukar rupiah yang terus menurun membuat banyak perusahaan modern di Indonesia bangkrut, kondisi ekonomi pun menjadi kacau. 

Imbas lain adanya nilai tukar rupiah yang menurun adalah aktivitas ekonomi yang lesu. Belum lagi dengan harga sembako yang naik dan persediaannya yang kian menipis di pasaran. Kucuran dana yang diminta dari IMF tak segera turun, membuat kondisi Indonesia dari segi ekonomi makin terpuruk. 

Masalah ekonomi di masa Orde Baru tak hanya disebabkan oleh krisis moneter saja, melainkan juga disebabkan oleh pemerintahan yang sentralistik, adanya KKN di lingkaran pemerintah hingga adanya tuntutan untuk melakukan perbaikan ekonomi dan reformasi besar-besaran. 

Berakhirnya Orde Baru

Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yang tak berjalan dengan baik menjadi salah satu penyebab berakhirnya Orde Baru. Awalnya kebijakan ini memang berjalan dengan baik, mengingat pembangunan infrastruktur yang meningkat dan pembangunan yang pesat di berbagai sektor.

Sayangnya, peningkatan kesejahteraan hidup tersebut dibarengi dengan adanya praktek korupsi, nepotisme dan kolusi. Karena masalah KKN, kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemerintah Orde Baru mulai menurun, apalagi di tahun 1998 pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan umum. 

Berbagai aksi kemudian dilakukan oleh mahasiswa, baik di ibu kota maupun di daerah-daerah. Peristiwa Trisakti yang membuat mahasiswa Universitas Trisakti terbunuh ketika sedang melakukan aksi demonstrasi membuat dukungan masyarakat pada gerakan sosial politik ini makin besar. 

Tahun 1997–1998 menjadi masa yang kelam di Indonesia karena anjloknya perekonomian. Pemerintah Orde Baru juga tak mampu memenuhi tuntutan masyarakat, hingga akhirnya menyebabkan kerusuhan besar yang menyebabkan pembakaran dan penjarahan di kota-kota besar. 

Dengan makin besarnya gelombang demonstrasi, akhirnya rezim Orde Baru yang sudah memerintah selama 32 tahun lengser. Presiden Soeharto memilih mundur sebagai presiden Indonesia karena tekanan dari masyarakat. 

___________________________________________________________________

Baca juga: Bentuk Perlawanan Rakyat pada Masa Pendudukan Jepang

Kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru memang memberikan dampak yang baik untuk negara Indonesia, Sobat Pijar. Namun kebijakan tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah, sehingga terjadi banyak penyelewengan yang menjadi faktor penyebab runtuhnya Orde Baru.

Yuk, pelajari lebih banyak seputar sejarah Indonesia dan materi pelajaran lainnya di Pijar Belajar! Pijar Belajar merupakan bimbel online yang menyediakan berbagai konten pembelajaran untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Wah, apa saja, ya, konten pembelajaran yang ada di Pijar Belajar? Tentunya ada banyak, dong, mulai dari video pembahasan, rangkuman, hingga ribuan latihan soal ada semua, deh.

psstt... harga berlanggannya pun terjangkau banget, lho, mulai dari 10 ribuan saja!

Tunggu apa lagi? Yuk, download Pijar Belajar dan nikmati kemudahan belajar sekarang juga!