Perbedaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin | Sejarah Kelas XII

Sejak Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, terdapat berbagai jenis kebijakan yang diterapkan, beberapa di antaranya adalah demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Hayo, Sobat Pijar ada yang tahu apa perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin itu? 

Berbicara mengenai apakah lebih baik demokrasi terpimpin atau liberal sebenarnya tergantung dari sudut pandang yang kita gunakan mengingat ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari keduanya. 

Untuk mengetahui apa saja perbedaan demokrasi terpimpin maupun demokrasi liberal, kita harus memahami kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin, nih. Sobat Pijar bisa membaca artikel ini sampai tuntas untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kedua sistem, ya. 

Baca juga: 7 Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal di Indonesia

Apa Persamaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin?

Perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin sebenarnya cukup mencolok terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pemegang kekuasaan. Akan tetapi, sebelum masuk pada perbedaannya, coba kita kenali dulu, yuk, persamaan demokrasi liberal dan terpimpin. 

1. Tetap Menganut Sistem Multi Partai 

Persamaan dari sistem demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin yaitu tetap menganut sistem multi partai. Meskipun perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin adalah jumlah partai yang diakui pada demokrasi terpimpin lebih terbatas, tidak sebanyak demokrasi liberal.

Pada zaman demokrasi terpimpin, Indonesia masih menganut sistem multi partai atau banyak partai. Hanya saja jumlahnya jauh berkurang dibandingkan era demokrasi liberal.

2. Masih Terjadi Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakadilan

Pada masa demokrasi liberal terjadi ketimpangan dari segi ekonomi di masyarakat. Ketidakadilan ekonomi era demokrasi liberal disebabkan oleh kebijakan ekonomi liberal yang menyerahkan perekonomian sesuai mekanisme pasar.

Ketidakadilan hukum serta pembangunan yang timpang di berbagai daerah di Indonesia sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diperparah oleh kabinet yang terus berganti dan tidak stabil. Alhasil program kabinet pemerintah tidak bisa dijalankan dengan optimal. 

Untuk mengatasi kondisi ini pemerintahan Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan demokrasi terpimpin. Namun penggantian sistem demokrasi tersebut ternyata tetap menimbulkan ketidakadilan karena terjadi otokrasi atau kediktatoran dalam pemerintahan.

Apa Perbedaan Demokrasi Liberal dan Terpimpin?

Demokrasi Terpimpin yang diterapkan semenjak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menggantikan demokrasi liberal yang sudah diterapkan sejak 1950. Kedua sistem ini meskipun sama-sama disebut demokrasi memiliki perbedaan dalam penerapannya. Berikut perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin: 

1. Peran Partai Politik 

Perbedaan demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal bisa dilihat dari peran partai politik di dalamnya. Partisipasi partai politik di era demokrasi liberal sangat besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Sebaliknya, kekuasaan pemerintah pusat seperti presiden dibatasi. 

Tujuan dari diberlakukannya pembagian kekuasaan ini adalah agar kekuasaan tidak hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang saja. Sebaliknya, pada era demokrasi terpimpin kekuasaan pemerintah sangat dominan dalam menentukan arah kebijakan negara. 

Pusat kekuasaan politik dipegang di tangan presiden. Presiden mempunyai otoritas paling kuat dalam mengambil keputusan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan otokrasi dalam sistem pemerintahan dimana penguasa, dalam hal ini presiden bebas menentukan arah kebijakan.

2. Efektifitas Pengambilan Keputusan

Masih terkait dengan poin sebelumnya, salah satu dampak dari perbedaan sistem yang dianut antara demokrasi liberal dan terpimpin adalah dari segi efektifitas pengambilan keputusan pemerintah. Demokrasi liberal memberikan hak kepada parlemen untuk berperan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. 

Oleh karena itu, setiap partai politik yang memiliki pandangan ideologi berbeda memiliki hak untuk menyuarakan pendapat di parlemen. 

Perbedaan ideologi politik yang muncul pada masa demokrasi liberal menyebabkan parlemen yang terbentuk tidak berhasil menyusun Undang-Undang Dasar yang baru yang dibutuhkan sebagai dasar penyelenggaraan negara. 

Namun Konstituante yang dilantik oleh Presiden Soekarno sejak 10 November 1956 ini belum mampu menyelesaikan tugas utamanya dalam merumuskan undang-undang. 

Ada tiga faktor utama penyebab kegagalan Konstituante menjalankan tugas yaitu perselisihan antar partai, perdebatan yang berlarut, ada desakan agar UUD 1945 diberlakukan kembali. Perdebatan yang berlarut-larut disebabkan karena ideologi yang dipegang oleh setiap partai berbeda dalam menyusun UUD baru.

Hal ini tidak terjadi pada sistem demokrasi terpimpin karena seluruh keputusan dan kebijakan ditentukan oleh pemimpin negara. Sehingga pengambilan keputusan bisa dilakukan sangat cepat dan efisien.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Politik

Perbedaan kehidupan politik di masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin bisa dilihat dari partisipasi politik masyarakat. Dalam sistem demokrasi liberal, pemerintah memberikan setiap orang hak untuk ikut serta dalam kegiatan perpolitikan tanpa mempertimbangkan asal daerah maupun latar belakang.

Kebebasan ini telah mendorong kelahiran berbagai partai politik di pemilu tahun 1955 hingga mencapai 30-an partai. Sementara itu, jumlah calon perseorangan lebih dari 100 calon. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang dilakukan di tanah air sejak kemerdekaan. 

Hal ini tidak bisa kita temukan pada sistem demokrasi terpimpin yang menerapkan syarat-syarat untuk penyederhanaan partai berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959. 

Salah satu syarat yang memberatkan adalah partai politik tersebut harus mempunyai cabang setidaknya mencapai 1/4 wilayah tanah air. 

Akibatnya pada tahun 1961 jumlah partai politik yang diakui resmi hanya 9 saja. Partai politik yang diakui resmi adalah Partindo, Perti, IPKI, NU, PNI, PSSI, Partai Katolik, Partai Murba dan PKI.

4. Ideologi yang Dianut 

Perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin selanjutnya bisa dilihat dari paham atau ideologi apa yang dianut dalam penyelenggaraan negara. Sistem demokrasi liberal berlandaskan kepada paham liberalisme yang menurut Presiden Soekarno tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. 

Sementara itu, demokrasi terpimpin menerapkan paham sosialisme dan memang lebih dekat ke blok timur. Bahkan, Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan ajaran Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom). Ajaran Nasakom bagi Presiden Soekarno merupakan cerminan aliran yang dianut masyarakat Indonesia.

Ajaran Nasakom ini banyak ditolak oleh kalangan umat islam karena ajaran komunis dianggap bertentangan dengan keyakinan masyarakat Indonesia.

5. Cara Pengambilan Keputusan 

Perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin dilihat dari cara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di dalam sistem demokrasi liberal menggunakan pengambilan suara terbanyak di parlemen. 

Pengambilan suara terbanyak ini beberapa kali mengalami kebuntuan terutama dalam penentuan konstitusi Undang-Undang Dasar. Sementara pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi terpimpin mengutamakan musyawarah. 

Apabila keputusan gagal diambil maka Presiden selaku pemimpin negara menentukan keputusan apa yang diambil.

6. Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu)

Salah satu kebijakan politik demokrasi liberal adalah mengadakan pemilihan umum di zaman kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955. Pemilihan umum tahap pertama dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat di bulan September. 

Sementara pemilihan umum tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante di bulan Desember. Bisa dibilang pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia ini berjalan sukses dan khidmat. 

Sementara itu, perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin yakni pada zaman demokrasi terpimpin pemerintah Indonesia tidak mengadakan pemilihan umum. 

Pemilihan umum yang kedua baru diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 5 Juli 1971, yakni pada saat Presiden Soeharto menduduki kursi kepemimpinan selama 4 tahun.

7. Sistem Ekonomi yang Dianut 

Perbedaan demokrasi liberal dan terpimpin juga bisa dilihat dari sistem perekonomian. Pada era demokrasi terpimpin, diterapkan sistem ekonomi terpusat dimana seluruh alat produksi serta distribusi utama harus dikuasai dan dimiliki negara. 

Pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan perekonomian nasional. Kehidupan ekonomi dijalankan dengan sistem komando. Sementara pada era demokrasi liberal sistem perekonomian diserahkan sepenuhnya ke pasar untuk mengaturnya.

Untuk memudahkan Sobat Pijar memahami perbedaan kedua sistem demokrasi yang pernah diterapkan di tanah air, berikut tabel perbedaan demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin: 

___________________________________________________________________

Baca juga: Latar Belakang Lahirnya Orde Baru serta Visi, Ciri, dan Dampak Pemerintahannya

Meskipun sama-sama disebut sebagai sistem demokrasi, ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan Liberal. Perbedaan bisa dilihat dari partisipasi masyarakat, kekuasaan presiden, peran partai politik dan sebagainya.

Pelajari tentang demokrasi ini secara lebih lanjut, yuk! Aplikasi Pijar Belajar memiliki berbagai rangkuman materi super lengkap yang bisa kamu simak kapan aja dan dimana aja, lho. Selain itu, pastiin kamu juga mengerjakan latihan soalnya, ya, untuk menguji pemahamanmu.

Yuk, download Pijar Belajar atau klik banner di bawah ini sekarang!